Bantah Tudingan Anies Soal Penghapusan TGUPP, Ini Penjelasan Kemendagri

Jumat, 22 Desember 2017 - 19:19
Tjahjo Kumolo

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Binkeuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. Salah satu poin evaluasi yaitu terkait alokasi anggaran untuk penyelenggaraan tugas Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28.572.315.630.

"Hasil evaluasi. Penganggaran tersebut (TGUPP) tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada Biro Administrasi Sekretariat Daerah. Keluaran yang diharapkan atas penyediaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan fungsi Biro Administrasi Sekretariat Daerah," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Jumat (22/12).


Lebih lanjut dipaparkan dalam hasil evaluasi, TGUPP bukan merupakan unit Saturan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). TGUPP tidak memiliki fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Ditegaskan, Kemendagri tidak menghapus TGUPP secara institusi.

"Dalam hal TGUPP dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas gubernur dan wakil gubernur, supaya dibebankan pada pos belanja biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur," demikian Tjahjo.

Biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur berpedoman pada ketentuan pasal 8 huruf b, PP 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah. Pelaksanaanya harus dilakukan secara rasional sesuai dengan kebutuhan nyata.

"Dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat," jelas Tjahjo.

Sebelumnya, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, TGUPP sudah ada dari kepemimpinan sebelumnya.

"Laporan yang saya terima dari Dirjen (Direktur Jenderal) Binkeuda, di zaman Pak Ahok (mantan Gubernur DKI), tidak muncul di RAPBD, sehingga tidak persoalkan, karena TGUPP dibebankan/ menggunakan biaya penunjang operasional kepala daerah," ungkap Tjahjo.

Sementara itu, Dirjen Binkeuda Sarifuddin menegaskan bahwa TGUPP tidak dihilangkan. Pihaknya hanya meminta agar anggaran TGUPP dimasukkan dalam pos anggaran SKPD.

"Kalau butuh ahli tata kota, taruh di Dinas Tata Kota. Seandainya itu masih tetap dalam satu tim itu posnya, maka harusnya gunakan belanja penunjang operasional kepala daerah," katanya.






Loading...
loading...
Loading...

BERITA LAINNYA