DPR Dinobatkan Sebagai Lembaga Dengan Maslah Korupsi Terbanyak

Kamis, 10 Desember 2015 - 14:39
Anggota DPR

Change.org bekerjasama denganPublic Virtue Institute merilis survei padaRabu (9/12/2015). Survei yang dilakukan menjelang hari Anti Korupsi 9 Desember ini menempatkan DPR sebagai lembaga teratas yang memiliki masalah korupsi terbesar.Survei ini mengungkap persepsi publik tentang pemberantasan korupsi, tantangan, dan solusinya. Dalam survei ini, sebanyak 40 ribu netizen mengikuti angket yang diberikan secara acak.

Netizen manjelaskan DPR di posisi teratas dengan 49 persen, diikuti dengan DPRD/DPD (14%) dan Pemerintah Daerah dan Kepalanya (10%).
Sementara itu, KPK masih dinilai sebagai penegak hukum paling kredibel dalam pemberantasan korupsi dengan nilai 7,7 dari 10, dibandingkan kejaksaan (4,8) dan kepolisian (4,2).


"Itu pula yang membuat netizen percaya bahwa peran KPK tidak bisa hanya pencegahan, namun harus juga meliputi penindakan yang didalamnya termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penangkapan," jelas Arief Aziz Direktur Kampanye Change.org.

Dia jelaskan, angket dimulai dengan pertanyaan yang cukup umum, yaitu apakah korupsi merupakan masalah utama di Indonesia atau tidak.Hasilnya, 94 persen menyatakan korupsi adalah masalah utama, dan hanya 0,28 persen yang menganggap korupsi bukan masalah.Dalam perspektif netizen, korupsi menduduki peringkat teratas sebagai masalah negara yakni dipilih oleh 94 persen responden.

"Isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu yang paling ramai menjadi perhatian di situs Change.org sejak platform ini aktif di Indonesia tahun 2012," ujarnya.

"Mulai kasus Cicak vs. Buaya hingga kasus yang paling baru #PapaMintaSaham terlihat jelas bahwa netizen sangat peduli dengan isu ini," tambahnya.

Lebih lanjut dia jelaskan, angket ini dibuat untuk mendapatkan gambaran bagaimana persepsi netizen terhadap isu pemberantasan korupsi, juga apa yang menjadi tantangan dan solusinya.

Arief menilai bahwa upaya kriminalisasi pegiat anti-korupsi, baik menggunakan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) maupun lainnya, juga menciptakan "chilling effect" atau kekhawatiran bagi netizen yang ingin bersuara melawan koruptor.

Hal tersebut juga dianggap sebagai hambatan terbesar dari pemberantasan korupsi.Saat ditanya apa yang dikhawatirkan dalam mengkritik pejabat atau perusahaan koruptif? Kata dia, sebagian besar responden (75,2 persen) khawatir akan dikriminalisasi, 62 persen khawatir atas intimidasi fisik dan teror, dan 20 persen khawatir atas intimidasi lewat media sosial.

"Netizen juga melihat bahwa peningkatan hukuman bagi para koruptor sebagai suatu yang yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi," tandasnya.

Sumber : Tribunnews.com






Loading...
loading...
Loading...

BERITA LAINNYA