Kabinet Kerja Jokowi Berubah Menjadi Kabinet Kerjai Jokowi

Kamis, 31 Desember 2015 - 17:51
Kabinet Kerja

Amir Hamzah, pengamat dan peneliti utama dari The Jokowi Institute mengatakan jika ada beberapa pembantu presiden yang aji mumpung, bahkan menurutnya ada Kementerian yang berlomba-lomba membuat pencitraan supaya tak terdepak dari kursi Kabinet Kerja.

"Mereka kerap terpublikasi layaknya selebriti yang baru akan menikah. Namun beritanya sudah kemana-mana,". kata Amir kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/12/2015).

Dikalangan Menteri, menurut Amir, baru mau akan mencanangkan program atau proyek pekerjaan saja publikasinya sudah selangit. Apalagi saat seremoni pengguntingan pita, tentu lebih dari itu. Padahal, di tataran Menteri sebagai pembantu Presiden Jokowi mereka seharusnya melakukan tindakan teknis atau aplikatif.

"Itu jauh berbanding dengan Presiden Jokowi yang mau bekerja dengan keras. Bukan hanya bekerja di layar kaca," jelasnya.

Amir Hamzah mencontohkan, kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti jauh dari harapan. Dia belum berhasil menata susunan struktur Kementeriannya ditingkat eselon I dan II dengan sempurna. Padahal KKP bukanlah Kementerian baru atau Kementerian yang dimarger.

"Masa nyaris dua tahun Susi engak kela-kelar menata organisasi KKP ? Sudah itu, malah dia senang jadi Menteri yang paling populer dalam pencitraan," terangnya.

Doktor hukum ini menambahkan, belum maksimal big bos maskapai penerbangan Susi Air ini mengurusi eselon I dan II nya, kok justru malah menciptakan komunitas satuan tugas (Satgas) Pemberantasan Illegal Fishing. "Satgas itu cepat dibentuknya dibandingkan dia menuntaskan penyusunan 5 orang posisi eselon I dan puluhan eselon II nya".

Satgas bentukan menteri Susi itu kata Amir, secara tidak diduga memberikan efek 'terjepit' posisi Presiden Jokowi dimata kalangan dunia usaha kelautan dan nelayan. Jokowi 'dimusuhi' secara beramai-ramai.

"Kami pikir, baru Menteri Susi yang bisa seketika 'mengumpulkan' masyarakat untuk menjadi musuh Jokowi. Itu bisa dirasakan Presiden Jokowi kok. Kami dengar seperti itu kondisinya," tambah dia.

Dalam kaitan mengelola birokrasi, lanjutnya, Susi memindahkan suatu tugas pokok dan fungsi dari sesuatu level struktur ke sekawanan manusia dalam satu unit yang baru dan terpisah terbukti kerap menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

"Maka tidak heran kalau ditataran Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP, tercipta kondisi yang tidak kondusif. Tidak hidup suasana kebathinan ASN KKP. Parameternya adalah dimata ASN KKP Satgas dijadikan anak emas dengan anggaran yang besar, sementara dibidang lainnya tidak dihiraukan Susi. Itu mengakibatkan rendah daya serap APBN KKP sampai sisa sekitar Rp 2 triliun tahun 2015 ini," katanya.

"Sebaiknya Presiden Jokowi lebih terbuka lagi ke publik, bagaimana sesungguhnya sektor kelautan dan perikanan kita akan bisa membantu pembangunan bang ini jika dikelola seperti cara-cara demikian," ujarnya.







Loading...
loading...
Loading...

BERITA LAINNYA