Kemendagri Coret TGUPP, Anies Merasa Heran, Singgung Era Jokowi Dan Ahok

Jumat, 22 Desember 2017 - 15:27
Anies

Terkait pencoretan nomenklatur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari APBD DKI 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengirim tim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pertemuan guna membahas hal tersebut.

"Besok (hari ini) akan ada pertemuan Kemendagri dengan Pemprov, dan kita lihat hasil pertemuannya bagaimana. Jadi bukan lobi, karena kalo mereka kirim surat kita akan me-review," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/12/2017) malam.


Menurut Anies, pihaknya akan mempertanyakan alasan Kemendagri mencoret TGUPP, karena bukan soal berapa jumlah TGUPP atau besaran anggaran yang digelontorkan, namun ini tentang sebuah lembaga atau institusi yang dicoret.

"Ini bukan soal dana, ini lembaganya, ini bukan soal dana. Kalo kita bicara tentang sumber dananya kita bicara tentang jumlah personalianya tapi institusinya," ujarnya.

Apalagi, lanjut Anies, TGUPP ini telah ada sejak tiga gubernur sebelumnya, yakni Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat.

"Memang ada keanehan di sini yang dicoret buka dananya, tapi TGUPP. Bayangkan, sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, di era Pak Basuki, di era Pak Djarot, mendadak di era kami tidak boleh," jelas Anies.

"Kenapa tiga gubernur sebelumnya diizinkan jalan, ketika gubernur yang keempat melakukan hal yang sama, mendadak badannya tidak ada," ungkapnya.

Lebih jauh Anies mengungkapkan, dengan kejadian ini rakyat dapat menilai konsistensi dari pihak Kemendagri terhadap Pemprov DKI di kepemimpinannya dan tiga gubernur terdahulu.

"Jadi bagi kami nanti kita akan pelajari dan silahkan rakyat menilai konsistensi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemprov DKI," tandas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Sebelumnya, TGUPP Anies ini menjadi sorotan banyak pihak saat penyusunan RAPBD DKI Jakarta 2018, karena jumlah tim dan anggarannya membengkak, yakni 73 orang dengan alokasi anggaran Rp28,5 miliar, naik dari rancangan awal yang hanya Rp2,35 miliar.

Terkait hal ini, Kemendagri meminta agar jumlah TGUPP dikurangi, dan merekomendasikan agar gaji mereka dianggarkan dari dana operasional Anies dan tidak membebani APBD.

"Jadi tidak diposkan. Seandainya satu tim (masih 73 orang), maka harusnya menggunakan belanja penunjang operasional kepala daerah. Jangan membebani APBD secara khusus," kata Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dikonfirmasi, Kamis (21/12/2017).






Loading...
loading...
Loading...

BERITA LAINNYA