KPK Tegaskan Tidak Ada Korupsi Dalam Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Selasa, 14 Juni 2016 - 21:02
RS Sumber Waras

Polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras membuat nama Ahok kerap disebut. Kasus pembelian lahan ini pun kerap menjadi isu yang digunakan oleh lawan politik Ahok. Namun pihak KPK menyatakan jika pihaknya tak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya, KPK tak menaikkan proses hukum ke tahap penyidikan.

"Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).


Selain Agus, ada 4 pimpinan KPK lainnya yang hadir dalam rapat tersebut, yaitu Alexander Marwata, Saut Situmorang, Laode Muhammad Syarif, dan Basaria Panjaitan.

KPK telah mengundang ahli untuk memberi keterangan seputar kasus tersebut. KPK mengundang ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.

"Mereka menyandingkan temuan-temuan," kata Agus.

Mereka tak menemukan adanya indikasi kerugian negara dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

"Dari pendapat ahli tidak seperti itu (audit BPK). MAPI ada selisih, tapi tidak sebesar itu. Ahli ada yang berpendapat terkait NJOP (nilai jual obyek pajak) itu harga bagus," papar Agus.

KPK akan bertemu dengan BPK untuk menyikapi hasil kerja penyidik, pertemuan ini kemungkinan digelar sebelum lebaran. Pimpinan KPK juga akan menjelaskan hasil penyelidikan ini ke komisi III. BPK sebelumnya menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar.

Soal kasus Sumber Waras ini, Komisi III telah menjadwalkan meminta keterangan mantan Pelaksana Tugas KPK Taufiequrachman Ruki pada pekan depan.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya kembali memanggil mantan pimpinan KPK untuk menanyakan mengapa KPK meminta audit investigasi kepada BPK. Pemanggilan mantan pimpinan KPK sebelumnya sudah dijadwalkan pada April 2016 lalu. Namun, mereka menolak hadir karena pengusutan kasus Sumber Waras sedang dalam proses penyelidikan KPK.

Sejumlah pakar dan pegiat antikorupsi sebelumnya meluncurkan catatan dan penilaian atas hasil audit BPK soal pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.

Dalam catatan yang terangkum pada buku berjudul Jalan Lurus Menuju Sumber Waras, tim penulis yang dikepalai mantan auditor BPKP, Leonardus Joko Eko Nugroho, menilai, hasil audit BPK keliru.

Mereka menduga adanya unsur politis dalam audit ini. Pasalnya, banyak pegawai dan tenaga berlatar belakang partai politik.






Loading...
loading...
Loading...

BERITA LAINNYA