Mantan Staf Ahok : Mengapa Anies Menggaji TGUPP Tidak Dari Biaya Operasional?

Kamis, 23 November 2017 - 07:29
Anies

Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Rian Ernest menyayangkan sikap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang menempatkan anggaran sendiri untuk membayar honor anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di dalam RAPBD DKI 2018.

"Yang saya sayangkan adalah, mengapa Anies menggaji TGUPP tidak dari biaya operasional penunjang gubermur yang besar itu, melainkan membentuk anggaran tersendiri untuk itu," kata Rian, Selasa (21/11/2017).


Hal itu dikatakan Rian lantaran staf yang dibentuk Ahok untuk membantu mempercepat kerjanya sebagai gubernur digaji melalui biaya operasional penunjang gubernur yang sudah ada di dalam APBD.

"Kami (staf) ini digaji tiap bulan langsung ditransfer ke Bank DKI dari uang APBD yang masuk dalam biaya penunjang operasional gubernur yang jumlahnya gede itu. Saya sendiri waktu itu digaji Rp 20 juta per bulan," ujar Rian yang kala itu menjadi staf Ahok di bidang hukum.

Pria yang kini menjadi politisi Partai Solidaritas Indonesia itu juga menyatakan, Anies mispersepsi dengan menuduh dia dan staf Ahok lainnya digaji oleh perusahaan swasta.

"Pak Anies ini mispersepsi kalau menyebutkan kami, staf gubernur terdahulu, dibayar atau digaji perusahaan swasta. Enggak ada itu," katanya.

"Saya menyayangkan sikap Pak Anies yang langsung menuduh seperti itu padahal ketika kampanye dia mengedepankan dialog, tapi ini enggak ada dialog, enggak ada konfirmasi apa tiba-tiba bilang begitu," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ingin Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) digaji oleh APBD, bukan dari perusahaan swasta.

Oleh sebab itu, dalam RAPBD DKI Jakarta 2018, Anies memasukkan anggaran honor untuk anggota TGUPP sebesar Rp 28 miliar. Padahal pada rancangan draft yang belum dibahas di DPRD DKI Jakarta, angka tersebut hanya Rp 2,3 miliar.

"Sekarang Anda cek aja di berita-berita dulu, dulu dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).

Anies tidak menjelaskan apakah yang dia maksud adalah staf pribadi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Anies hanya menegaskan penggunaan dana APBD untuk gaji timnya membuat mereka 100 persen kerja untuk Pemprov DKI Jakarta.

Besaran Dana Operasional Anies-Sandi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendapatkan hak dana operasional setiap bulan. Dana operasional tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan dana operasional Anies-Sandi untuk bulan Oktober sudah disalurkan. Besarannya masih sama dengan besaran dana operasional pada masa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Oktober sudah," kata Mawardi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

Artinya, lanjut Mawardi, Anies-Sandi mendapatkan 0,13 persen dari PAD tahun 2017. Dengan perhitungan yang sama pada zaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Sampai saat ini (Oktober) Pak Gubernur masih di 0,13 persen. Dari PAD yang lama, kan tahun anggaran 2017," ujarnya.

Diketahui, PAD DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp 41 triliun. Maka Anies-Sandi akan mendapatkan dana operasional sebesar Rp 4,5 miliar setiap bulan.

Mawardi juga mengungkapkan, pembagian dana operasional tersebut juga masih sama dengan zaman Ahok, yakni 60:40. Artinya, Anies mendapatkan Rp 2,7 miliar dan Sandi Rp 1,8 miliar setiap bulan.

"Sama," kata Mawardi.

Saat ditanya peruntukan dana operasional Anies-Sandi, Mawardi mengungkapkan hal tersebut merupakan kewenangan Anies-Sandi asalkan masih sesuai dengan PP No 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"Biaya operasional itu kan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mau dipergunakan untuk apa, sesuai dengan PP 109. Di 109 itu kan ada empat item besar. Itu untuk sosial, untuk biaya koordinasi, dan lain sebagainya. Itulah yang dipergunakan oleh kepala daerah," kata Mawardi.

Mawardi menyebutkan, dana operasional Anies-Sandi juga masih dibagikan kepada sekda, wali kota, dan bupati. Hal yang sebelumnya dilakukan oleh Ahok.

"Pak Sekda sampai dapat Rp 100 juta, para wali kota dapat Rp 50 juta, dan bupati Rp 30 juta. Sama dengan masa Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Mawardi.

Mawardi juga menjelaskan tidak ada kewajiban dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melaporkan penggunaan dana operasional tersebut. Ia mengungkapkan hal tersebut tidak diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000.

"Itu kan hak beliau," katanya.

Untuk tahun 2018, Mawardi mengaku belum ada arahan dari Anies terkait dana operasional. Ia juga belum tahu persentase dana operasional 0,13 persen pada 2018 akan berubah atau tidak.

"Ya, nanti mungkin kita lihat PAD DKI-nya berapa. Gubernur dan Wakil Gubernur pasti bijaklah," tuturnya.






Loading...
loading...
Loading...

BERITA LAINNYA