Ngeri, Ini Beberapa Ulah Kader PKS Yang Sebut 5 Pahlawan Kafir Di Uang Baru

Sabtu, 24 Desember 2016 - 11:33
Dwi Estiningsih

Dwi Estiningsih, wanita yang diketahui merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini membuat heboh lewat cuitan bernada sentimen SARA mengenai pahlawan kafir dalam uang rupiah baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun ini bukan pertama kalinya ia melontarkan kicauan provokasi dan bernada sentimen SARA. Ia kerap berulah di media sosial dengan kicauannya. Ulah terakhir Dwi adalah menyebut lima pahlawan yang gambarnya diabadikan pada uang rupiah tahun emisi 2016 adalah kafir.

"Luar biasa negeri yg mayoritas Islam ini. Dari ratusan pahlawan, terpilih 5 dari 11 adalah pahlawan kafir."


Begitulah kicauan Dwi melalui akunnya pada Twitter @estiningsihdwi, Selasa (20/12/2016), mengomentari sebuah berita.

Lalu, dia berkicau, "Iya sebagian kecil dari non muslim berjuang, mayoritas pengkhianat. Untung sy belajar #sejarah."

Akibat kicauannya bernada kebencian, bekas calon legislator di Yogyakarta itu dilaporkan kepada Polda Metro Jaya, Rabu (21/12/2016), atau sehari setelah dia berkicau, oleh Forum Komunikasi Anak Pejuang Republik Indonesia. Ketika ditemui di rumahnya, Rabu sore, Dwi mengaku baru mendengar kabar tentang laporan itu dari orang lain. Dia juga belum menerima surat resmi pemanggilan.

"Belum ada (belum menyiapkan kuasa hukum). Saya juga baru dengar dari orang lain, panggilan dan surat resmi juga belum ada," ucap Dwi.

Sambil menggendong putranya yang baru berusia satu bulan, Dwi menyampaikan bahwa dia hidup di tengah keragaman sehingga mengerti tentang toleransi. Dia mengaku memiliki anggota keluarga non-Muslim.

"Kalau soal toleransi jangan ajari saya. Di sini itu semuanya Pancasilais. Keluarga saya, Budhe, Pakdhe, non-Muslim biasa. Keluarga Ibu saya Chinesse, keluarga suami saya juga seperti itu. Jadi batas-batas toleransi itu (saya) paham betul," ucapnya.

Mengenai kicauannya di akun Twitter, Dwi menuturkan bahwa mayoritas pahlawan yang tergambar di uang baru RI itu beragama Islam, namun menurut dia, gambarnya tidak menunjukkan jati diri Muslim. Perempuan yang berprofesi sebagai dosen ini menilai pemakaian gambar pahlawan harus sesuai dengan realita.

"Jadi kita tidak merasa memiliki, padahal setiap hari uang itu kita pegang. Asas keadilan itu lho, kalau mau toleransi jangan kemudian tebang pilih," tuturnya.

"Itu masalah bagi saya, kadang orang tidak melihat itu sebagai masalah, tetapi itu masalah," imbuhnya kemudian.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan laporan ke polisi untuk dirinya. Seharusnya bukan dirinya yang dilihat sebagai masalah.

"Mendidik di dunia sosmed itu ya seperti itu, menempatkan masalah itu pada tempatnya, yang masalah itu masalah, yang bukan masalah itu bukan masalah, jangan dibalik. Sebenarnya itu, apapun yang saya tulis itu intinya," katanya.

Dwi menegaskan, juga tidak akan menghapus kicauannya di akun Twitternya karena menurut dia, dia juga tidak akan menghapus komentar atau bahkan memblokir pemilik akun lain yang merisaknya di jagat maya.

"Ini komitmen saya sendiri. Saya tidak pernah menghapus tweet, saya tidak pernah menghapus komen orang, dan saya tidak pernah nge-block," tegasnya.

Dia mengaku tidak melihatnya sebagai risakan, tetapi wujud dari sebuah perhatian. Dia juga meminta maaf tidak bisa membaca semua komen dan menanggapinya.

"Bully itu pun itu wujud bentuk perhatian, Misalpun mereka meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk mem-bully saya. Saya hargai, cuman tidak semuanya saya tanggapi," pungkasnya.

Setelah laporan itu, belakangan Dwi melalui pengacaranya dari LSM Pusat Advokasi Hukum dan HAM, Iwan Satriawan, ingin meminta maaf kepada keluarga pahlawan yang disebutnya sebagai kafir. Kata Iwan, Dwi menilai adanya kesalahan persepsi pelapor sehingga perlu dijelaskan agar proses hukum ini tak berlanjut.

Lalu, apakah maaf Dwi bakal diterima pelapor? Sebelumnya, Dwi berulah melalui kicauan soal logo Bank Indonesia pada uang rupiah pecahan kertas tahun emisi 2014 mirip gambar palu dan arit atau lambang komunis
Identiknya logo Bank Indonesia dengan lambang komunis pun oleh netizen dikait-kaitkan dengan isu bangkitnya komunis di Tanah Air.

"Katanya PKI itu nggak ada. Pemerintah tak ada hubungan sama komunis. Katanya itu cuma isu murahan. Tapi...," demikian kicauan Dwi pada 12 November 2016.

Kicauan Dwi kemudian viral pada media sosial. Bank Indonesia kemudian menyampaikan klarifikasi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Wiwiek Sisto Hidayat membantah uang rupiah kertas terutama pecahan Rp 100 ribu disisipi lambang komunis.

Jika logo yang dipersepsikan mirip lambang komunis diterawang, maka akan terlihat jelas logo "BI". Kecurigaan sebagian netizen pun dianggap Bank Indonesia hanya persepsi. Lantas mengapa logo "BI" menjadi mirip dengan lambang komunis?

Pada setiap uang rupiah yang masih berlaku mulai pecahan Rp 1.000 hingga Rp 100.000 terdapat unsur pengaman yang disebut sebagai rectoverso atau gambar saling isi. Rectoverso pada uang kertas pupiah dapat dilihat pada bagian depan uang di sudut kiri atas di bawah angka nominal dan pada bagian belakang uang di sudut kanan atas di bawah nomor seri.

Rectoverso adalah suatu teknik cetak khusus pada uang kertas dimana pada posisi yang saling membelakangi di bagian depan dan bagian belakang uang kertas terdapat suatu ornamen khusus seperti gambar tidak beraturan.

"Namun demikian, apabila rectoverso pada uang kertas diterawang ke arah cahaya maka akan terbentuk suatu gambar yang beraturan," kata Wiwiek Sisto.

Pada setiap pecahan uang kertas rupiah, rectoversonya membentuk ornamen logo "BI".

"Sejauh ini rectoverso adalah unsur pengaman yang sulit dipalsukan. Selain digunakan pada uang kertas rupiah, unsur pengaman rectoverso juga digunakan oleh banyak negara, seperti uang kertas Malaysia ringgit membentuk ornamen bunga dan uang kertas euro membentuk ornamen nilai nominal," kata Wiwiek Sisto menjelaskan.

Kata dia melanjutkan penjelasannya, "Dengan demikian rectoverso pada bagian belakang uang kertas rupiah tahun 2014 adalah tidak benar merupakan ornamen dan lambang 'palu dan arit'. Jadi jangan khawatir dengan uang rupiah kita."

Sebelumnya lagi, Dwi sekaligus psikolog juga pernah menyebarkan isu bahwa sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melarang karyawannya mengenakan jilbab syar'i melalui akunnya.

Dalam kicauannya, itu ada sejumlah syarat menjadi karyawan sebuah BUMN.
Mulai dari tidak boleh berjanggut bagi pria hingga jilbab yang hanya sampai batas di leher. Ada juga rupa-rupa syarat lainnya yang disebut.

"Foto itu asli, benar adanya yaitu form dan catatan untuk asesor penilai, bukan pengumuman, saya ulangi bukan selebaran atau sejenis. Kriteria yang tercantum adalah seleksi bagi frontliner. Masalahnya adalah deksripsi kompetensi yang berisi hal tendensius dan diskriminatif," kicau @estiningsihdwi, 18 Desember 2014.

Tak disebutkan darimana Dwi mendapat foto itu. Isu itu terus menjadi viral media sosial. Situasi ini tentu membuat publik bertanya-tanya, apa benar apa bohong. Kementerian BUMN kemudian menyebut jika isu disebarkan Dwi merupakan kabar bohong atau hoax belaka.






Loading...
loading...
Loading...

BERITA LAINNYA