Generate file : /sitefiles/berantai/detail/pernyataan-anies-dikritik-keras-guntur-romli-anies-mau-fitnah-ahok-ini-tuduhan-serius.htmlmasuk Pernyataan Anies Dikritik Keras Guntur Romli : Anies Mau Fitnah Ahok, Ini Tuduhan Serius

Pernyataan Anies Dikritik Keras Guntur Romli : Anies Mau Fitnah Ahok, Ini Tuduhan Serius

Kamis, 23 November 2017 - 07:09
Anies

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebutkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibiayai oleh pihak swasta, menuai protes dari berbagai pihak.

Tim sukses Ahok di Pilkada DKI Mohamad Guntur Romli menyebut, Anies berusaha memfitnah Ahok dan hal tersebut merupakan tuduhan serius. Apalagi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Agus Suradika, juga membantah pernyataan Anies.


"Dengan mengatakan ada staf Ahok digaji swasta, Anies mau fitnah Ahok telah disuap, ini tuduhan serius, gak bisa berargumen knp timnya boros terus melempar fitnah," ujar Romli lewat akun Twitter-nya, Rabu (22/11/2017), dengan mengunggah artikel pernyataan dari Agus Suradika.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengungkapkan, di era Ahok, pihak swasta diminta untuk membangun berbagai fasilitas publik, dan bukan membiayai TGUPP.

"Swasta2 Era Ahok disuruh bangun RPTRA2, keruk2 sungai, normalisasi waduk, bangun2 simpang susun, rusun, masjid dll dgn akal Ahok pake istilah 'kompensasi, kontribusi, denda' sdangkan proyek2 dikasih ke BUMN & BUMD, sanggupkah Anies Sandi sprt ini?" ujar Romli.

Sebelumnya, Agus Suradika membantah pernyataan Anies yang mengatakan selama ini Tim TGUPP dibiayai oleh swasta.

"Pakai APBD TGUPP, mungkin yang bukan APBD itu saat Pak Ahok biayain staf khusus pakai dana operasional," kata Agus di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Bantahan juga datang dari mantan staf khusus Ahok, Rian Ernest. Ia menyebut, selama menjadi staf, gajinya dari uang operasional gubernur, bukan perusahaan swasta, seperti pernyataan Anies.

"Pak Anies ini mispersepsi kalau menyebutkan kami, staf gubernur terdahulu, dibayar atau digaji perusahaan swasta. Enggak ada itu. Kami (staf) ini digaji setiap bulan langsung ditransfer ke Bank DKI dari uang APBD yang masuk dalam biaya penunjang operasional gubernur yang jumlahnya gede itu," kata Rian saat dihubungi wartawan, Selasa (21/11/2017).

"Saya menyayangkan sikap Pak Anies yang langsung menuduh seperti itu, padahal ketika kampanye dia mengedepankan dialog, tetapi ini enggak ada dialog, enggak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba bilang begitu," tegas Rian.

Sebelumnya, Anies sempat mendapat sorotan atas rencana kenaikan anggaran TGUPP dari Rp2,35 miliar menjadi Rp28,9 miliar. Menanggapinya, Anies beralasan bahwa kenaikan itu karena dalam Rancangan APBD 2018, tidak ada lagi anggaran masuk dari pihak swasta untuk membiayai tim gubernur seperti di era gubernur Ahok.

"Sekarang Anda cek saja di berita-berita dulu, dulu (staf gubernur) dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Anies menganggap, cara gubernur sebelumnya dalam membiayai TGUPP menggunakan dana swasta, merupakan sesuatu yang lucu. Karena tim ini berkerja untuk pemerintah DKI, maka sudah seharusnya mendapat alokasi dana dari APBD.

"Kan lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaannya di kantor gubernur. Terus yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau perusahaan swasta?" papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menyusun kebijakan, membantu atau percepatan pembangunan justru dibiayai swasta maka potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi, karena itu sekarang kita buat transparan," pungkasnya.






Loading...
loading...
Loading...

BERITA LAINNYA